Kelas Menengah yang Perlahan Ambles: Mengapa Kuliah Tinggi Saja Tak Lagi Cukup?
Di sudut-sudut kota besar Indonesia, ada sebuah pemandangan kontemporer yang jamak kita temui: antrean panjang anak muda berpakaian rapi, memesan es teh jumbo atau seblak prasmanan di lapak pinggir jalan. Sekilas, ini terlihat seperti gairah ekonomi lokal yang biasa diulas para food vlogger. Namun, jika kita melihat lebih dekat ke balik rombong aluminium itu, tak jarang kita menemukan anak-anak muda bergelar sarjana yang sedang meracik pesanan. Mereka adalah wajah dari kelas menengah kita hari ini: terdidik, pekerja keras, tetapi sedang berkejaran dengan ketidakpastian ekonomi yang brutal. Narasi romantis tentang "kuliah tinggi demi masa depan cerah" perlahan bergeser menjadi strategi bertahan hidup di trotoar.
Ilusi Indonesia Emas di Balik Dompet yang Mengempis
Fenomena menjamurnya usaha kuliner mikro ini bukan sekadar tren musiman, melainkan sebuah sinyal darurat sosiologis yang terukur jelas oleh angka [BPS, Mandiri Institute]. Data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) merekam tren penurunan yang mengkhawatirkan [BPS]. Pada tahun 2019, proporsi kelas menengah di Indonesia masih berada di angka 21,45 persen dari total populasi, atau setara dengan 57,33 juta orang [BPS]. Namun, hanya dalam kurun waktu lima tahun berjalan hingga tahun 2024, angkanya merosot tajam menjadi 17,13 persen, alias tersisa 47,85 juta orang saja [BPS]. Tren amblesnya kelas pekerja ini bahkan berlanjut hingga tahun 2025 [Mandiri Institute]. Kajian makro dari Mandiri Institute menunjukkan jumlah kelas menengah kembali menyusut menjadi 46,7 juta orang atau tersisa hanya 16,6 persen dari total populasi [Mandiri Institute].
Artinya, jutaan orang terdidik yang dulunya mapan kini terlempar turun kelas menjadi kelompok aspiring middle class (menuju kelas menengah) yang rentan jatuh miskin seketika jika terkena guncangan ekonomi kecil. Penurunan ini terjadi di tengah dengung visi makro "Indonesia Emas", membuktikan adanya jurang pemisah yang lebar antara angka pertumbuhan di atas kertas dengan realitas isi dompet masyarakat sehari-hari.
 |
| Ilustrasi Menyusutnya Kelas Menengah Indonesia |
Romantisasi UMKM vs Beban Pajak Asimetris
Mengapa ini bisa terjadi? Akar masalahnya terletak pada arah kebijakan ekonomi-politik pemerintah yang mengalami deindustrialisasi prematur. Pemerintah tampak sangat agresif memberikan karpet merah berupa tax holiday dan insentif bagi investasi raksasa padat modal seperti sektor pertambangan dan hilirisasi. Namun, sektor manufaktur padat karya yang seharusnya menyerap jutaan tenaga kerja terdidik justru dibiarkan merosot. Berdasarkan catatan ketenagakerjaan, rata-rata pertumbuhan upah formal hanya bergerak lambat di kisaran 3,8 persen, tertinggal jauh di bawah inflasi sektor esensial kelas menengah. Sebagai contoh, inflasi biaya pendidikan tinggi (UKT) melonjak rata-rata 5,8 persen per tahun, disusul inflasi biaya kesehatan yang menembus hampir 5 persen.
Sebagai gantinya, pemerintah kerap melakukan romantisasi terhadap sektor informal dengan menyebut UMKM sebagai "pahlawan ekonomi tahan krisis". Ini adalah bentuk pengabaian struktural yang dibungkus pujian. Sektor informal dipaksa menjadi bumper atau kantung penyelamat sukarela atas kegagalan negara menciptakan lapangan kerja formal yang layak (decent jobs).
Bahkan ini diperparah dengan kebijakan fiskal yang asimetris. Kelas menengah diperas lewat wacana kenaikan PPN, iuran wajib, hingga melambungnya biaya pendidikan. Uniknya, batasan rentang pengeluaran kelas menengah versi BPS berkisar antara Rp2,14 juta hingga Rp10,35 juta per kapita per bulan [BPS]. Angka ini membuat mereka terjebak pada posisi administratif yang serba salah: dianggap "terlalu kaya" untuk mendapatkan jaring pengaman sosial atau bansos, tetapi terlalu miskin untuk menanggung lonjakan pajak dan biaya hidup yang kian mencekik.
Anatomi Street Food: Bukan Inovasi, tapi Survival Mode
Di sinilah lapak-lapak street food kontemporer mengambil peran. Maraknya usaha "UMKM ala-ala" dengan modal seadanya ini bukanlah tanda dari ekosistem kewirausahaan yang sehat atau inovatif (opportunity-based entrepreneurship). Ini adalah kewirausahaan berbasis bertahan hidup (survival-based entrepreneurship).
Ketika korporasi melakukan efisiensi, lowongan kerja formal menyusut, dan proses rekrutmen tidak pernah merespons, tagihan bulanan dan biaya sekolah anak tidak bisa menunggu. Membuka lapak jajanan di pinggir jalan dengan syarat masuk yang rendah menjadi pilihan logis terakhir. Akibatnya, terjadi kompetisi yang sangat brutal di ruang publik (red ocean). Sesama kelas menengah yang terhempas saling memperebutkan sisa-sisa daya beli masyarakat yang sebenarnya juga sedang melemah.
Guncangan Identitas dan Kecemasan Lintas Generasi
Secara humaniora, pergeseran paksa ini menyisakan luka psikologis yang mendalam di masyarakat. Bagi pekerja muda terdidik, beralih dari meja kantor ber-AC menjadi pedagang kaki lima memicu status anxiety (kecemasan status) dan guncangan identitas eksistensial. Muncul pertanyaan menyakitkan: "Untuk apa orang tua saya membiayai kuliah mahal jika ujungnya saya harus bertaruh nasib di trotoar?"
Dampak ini merembet menjadi kecemasan lintas generasi. Bagi kelompok pensiunan atau orang tua yang bersiap pensiun, ada rasa bersalah dan ketakutan sosiologis yang besar. Mereka cemas melihat anak-anak mereka yang sarjana tidak memiliki kepastian karier, tanpa jaminan kesehatan korporasi, dan tanpa dana pensiun mandiri. Akibatnya, banyak pensiunan terpaksa menguras tabungan hari tua mereka demi menyubsidi modal usaha mikro anak-anak mereka yang sudah dewasa. Kemandirian finansial antargenerasi pun runtuh, menyisakan kelelahan mental massal yang tidak pernah masuk dalam kalkulasi pertumbuhan PDB negara.
Menggugat Tanggung Jawab Struktural Negara
Bagaimanapun juga, warga negara pada akhirnya hanya bisa bergerak dalam ruang koridor yang disediakan oleh regulasi pemerintah. Oleh sebab itu, merosotnya kelas menengah tidak boleh diselesaikan hanya dengan menyuruh mereka "makin berhemat" atau "makin giat berjualan". Pemerintah harus memikul tanggung jawab struktural utama dengan merombak arah kebijakan ekonomi. Harapan publik bertumpu pada kebijakan yang tidak melulu mengejar pertumbuhan makro berbasis industri ekstraktif, melainkan mengembalikan prioritas pada reindustrialisasi sektor manufaktur padat karya bernilai tambah tinggi yang ramah terhadap tenaga kerja berpendidikan.
Lebih lanjut, pemerintah perlu mereformasi skema perlindungan sosial dan kebijakan fiskal agar lebih berkeadilan. Sudah saatnya ada jaring pengaman sosial yang dirancang khusus untuk mempertahankan kelas menengah agar tidak mudah jatuh miskin (middle-class safety net), alih-alih terus memperas mereka dengan berbagai pungutan dan kenaikan pajak konsumsi sepihak. Menurunkan biaya publik esensial—seperti pengendalian inflasi biaya pendidikan tinggi, kestabilan biaya kesehatan, dan penyediaan perumahan terjangkau di pusat kota—adalah satu-satunya cara intervensi kebijakan yang riil untuk menyelamatkan motor penggerak ekonomi negara ini dari ambang kepunahan.
Ikhtiar Mandiri Menyiasati Impitan Struktural
Namun, sembari menanti perubahan arah kebijakan makro tersebut terwujud, mitigasi mandiri secara taktis tetap menjadi benteng pertahanan terakhir yang harus dibangun di level keluarga. Langkah pertama adalah meredefinisi ulang strategi alokasi aset lintas generasi. Alih-alih menggelontorkan sisa tabungan pensiun untuk modal usaha mikro anak yang berisiko tinggi di pasar yang jenuh, proteksi terhadap likuiditas masa tua orang tua harus diprioritaskan agar tidak menjadi beban finansial baru di kemudian hari.
Bagi generasi pekerja, pergeseran paradigma dari mengandalkan satu sumber pendapatan formal menjadi penguasaan cross-border skill (keterampilan lintas batas) bersifat mendesak. Menjual keahlian berbasis digital—seperti analisis data, konsultasi spesifik, atau manajemen proyek jarak jauh—ke pasar internasional (remote working) dapat menjadi sekoci penyelamat yang memberikan stabilitas pendapatan dalam mata uang asing, sekaligus melepaskan diri dari jerat menyusutnya lapangan kerja formal domestik.
Terakhir, efisiensi konsumsi harus dialihkan dari sekadar gaya hidup hemat ekstrem (frugal living) menuju collaborative consumption (konsumsi kolaboratif) dan penguatan jaring pengaman kesehatan mandiri. Mengingat inflasi medis yang terus melonjak, memastikan kepemilikan asuransi kesehatan dasar yang aktif secara mandiri jauh lebih krusial daripada mempertahankan gengsi status sosial kelas menengah yang perlahan memudar.
Posting Komentar